Sementara sekolah-sekolah di kota-kota besar berlomba-lomba menyelenggarakan pendidikan dengan pendekatan modern dan berskala Internasional, kebutuhan pendidikan di daerah terpencil di penjuru negeri ini masih menyisahkan persoalan.

Seperti yang dijelaskan melalui situs resmi Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-LK) Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (pkplkdikmen.net 8/10/2013). Beberapa  permasalahan  penyelenggaraan pendidikan, khususnya di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) antara lain karena kurangnya persedian tenaga pendidik, distribusi tidak seimbang, insentif rendah, kualifikasi dibawah standar, guru-guru yang kurang kompeten, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang ditempuh, penerapan kurikulum di sekolah belum sesuai dengan mekanisme dan proses yang standarkan. Disamping itu, permasalahan angka putus sekolah juga masih relatif tinggi  menimbulkan persoalan lain.

Terkait hal tersebut, menurut Direktorat PK-LK,  pendidikan di daerah 3T perlu dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh supaya bisa maju sejajar dengan daerah lain. Hal ini bisa terwujud bila ada perhatian dan keterlibatan dari semua komponen bangsa ini, baik yang ada di daerah maupun di pusat.

Di antara komponen bangsa yang menaruh perhatian khusus mengenai hal ini, tersebutlah Muhamad Adib dan Isrodin, dua orang penggagas, pendiri, motor sekaligus pendidik Sekolah Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Menengah, Boarding School “Mbangun Desa” yang terletak di Desa Ketenger Kecamatan Baturaden-Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Sekolah yang di dirikan  pada tanggal 29 Juni 2011 ini, bertujuan untuk memfasilitasi proses belajar peserta didik sehingga menguasai standar kompetensi lulusan pendidikan menengah dan standar kecakapan peserta didik sehingga mampu mengikuti jenjang penididikan selanjutnya dan siap menjadi kader atau tenaga pembangun desa.

Ikrar Kebangkitan Anak Desa Indonesia

Pendidikan yang diselenggarakan di sekolah ini bersifat gratis, namun dirancang menjadi pendidikan yang produktif. Dimana selama proses pendidikan, peserta didik bersama pendidik secara bersama-sama menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan tanpa melalaikan kewajiban utama untuk belajar.

Selain belajar untuk mendapatkan standar kompetensi lulusan (SKL) sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan No. 23 Tahun 2006, peserta didik belajar untuk menjadi kader pembangunan desa dengan kewajiban menguasai 30 Standar Kecakapan Peserta Didik (SKPD) Pendidikan Layanan Khusus Menengah Boarding School “Mbangun Desa”, antara lain pendidikan mengenai masalah pertanian, perkebunan dan keparawisataan.

Muhamad Adib Menjelaskan Profil dan Penghargaan Yang Diterimanya

Menurut kepala sekolah, Isrodin, seperti yang pernah diberitakan juga melalui Harian Republika (6/08/2012), model pendidikan yang  berlangsung di sekolahnya dilaksanakan secara intensif selama tiga tahun. Berbeda dengan dengan sekolah Paket C, yang kebanyakan menampung orang-orang tua yang membutuhkan ijazah  SMA, dengan model pendidikan tidak intensif. Sehingga sekolah yang diasuhnya ini, menurutnya merupakan jenis sekolah formal namun hingga saat ini belum diakui sebagai sekolah formal oleh pemerintah.

“Kami masih menunggu Peraturan Menteri Penididikan dan Kebudayaan mengenai sekolah layanan khusus sepert ini, padahal dasar peraturannya telah ada, yaitu UU Sisdiknas no. 32 tahun 2003 dan PP no. 17 tahun 2010, tetapi petunjuk teknisnya masih belumn ada,” Katanya

Lebih lanjut menurut  Isrodin, karena merupakan sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus, maka sekolahnya memberikan tambahan pendidikan yaitu 30 Standar Kecakapan Peserta Didik (SKPD).  Jadi  menurutnya, sekolah  yang diasuhnya ini hampir mirip dengan SMK.

Foto bersama di depan Padepokan Boarding School

Sekolah ini sebenarnya sudah banyak diberitakan di berbagai media cetak maupun online dan telah menerima berbagai penghargaan dari pemerintah. Beberapa diantaranya Anugerah Peduli Pendidikan Tahun 2012 oleh Menteri Pendidikan diberikan kepada Muhamad Adib untuk kategori masyarakat yang menginisiasi berbagai layanan pendidikan. Di tahun yang sama, Muhamad Adib juga meraih penghargaan PGRI Award Provisi Jawa Tengah.

Walau demikian, menurut pengamatan TIM Idkita, sekolah ini belum tertangani dengan baik untuk dapat dijadikan role model Sekolah Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Menengah yang menghasilkan kader pembangun desa yang memang dibutuhkan saat ini. Selain masalah pengakuan atas izin dan persyaratan yang telah diajukan, penerimaan siswa di tahun ke 2 dan ke 3, menurun dibandingkan angkatan pertama yang saat ini telah duduk di kelas 3. Alhasil, siswa  kelas 3 pada tahun ini “terpaksa” harus mengikuti ujian setara dengan kejar paket C.

Banyak pejabat dan tokoh masyarakat telah mengujungi sekolah ini, diantaranya Ny. Nafsiah Dahlan Iskan, yang berjanji akan mengajak Bapak Dahlan Iskan untuk berkunjung ke sekolah ini, namun tak kunjung direalisasi. Termasuk janji Gubernur Baru  Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, masih mereka tunggu hingga saat ini, untuk ikut mengajar langsung di alam dimana mereka jadikan sebagai laboratorium alam selama menempuh pendidikan di Boarding School “Mbangun Desa”.

Beberapa bantuan  yang diberikan sepertinya belum tepat sasaran, fokus bantuan masih bersifat proyek/kegiatan yang bersifat insidential belum diarahkan untuk memperkuat sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang memenuhi standar minimal. Paling tidak memiliki gedung sekolah di atas  tanah sendiri, fasilitas pendidikan yang memadai, peralatan praktek dan tentu saja tenaga pengajar yang secara suka rela ikut berpartisipasi secara aktif.

Sepertinya, pejabat-pejabat yang kerap mengujungi sekolah ini, perlu mengevaluasi lagi “janji-janji”-nya untuk mewujudkan mimpi dan harapan sekolah yang memiliki program mulia ini.  Penghargaan maupun pujian apapun takan berarti tanpa bantuan secara konkrit di lapangan.

“Kekecewaan” pernah mereka alami sebelumnya, ketika 20 siswa Boarding School “Mbangun Desa” ini melakukan long march, berjalan kaki dari  Purwokerto menuju Jakarta selama 18 hari, sejak 5 Oktober 2013 (kompas.com 28/10/2013). Impian bertemu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani SBY di Istana bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kandas. Padahal menurut mereka, surat sudah lama dilayangkan sebelumnya namun tidak mendapat respon dan konfirmasi yang jelas.